Habib Muhammad Rizieq Syihab : PEMERINTAH JANGAN ABAI TERHADAP BAHAYA LIBERAL

Kita sangat prihatin dan marah, beberapa tahun yang lalu di Universitas Islam di Jawa Barat saat ospek mahasiswa muncul spanduk bertuliskan "Wilayah bebas Tuhan". Kejadian itu bukan di kampus liberal, tapi di universitas Islam. Dan yang lebih kurang ajar lagi saat acara penutupan, MC nya mengatakan "Mari kita tutup acara ini dengan anjinghuakbar". "Itu kalimat biadab, kalimat jahat, dan kalimat murtad bagi siapapun yang mengucapkannya," demikian ditegaskan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab saat pengajian bulanan di Markas Syariah Jakarta, Ahad (7/9/2014).

Kasus tersebut, kata Habib Rizieq, sudah diproses baik lewat akademik maupun jalur hukum di kepolisian namun tidak berjalan.

Setelah itu, lanjut Habib, di Universitas Islam fakultas syariat di Semarang, terbit jurnal kegiatan akademik. Disitu terdapat judul tulisan "Indahnya perkawinan sejenis". Isinya membela habis-habisan tentang keabsahan pernikahan homo dan lesbi, dan lagi-lagi yang membuat prihatin kejadiannya ada di Universitas Islam.

Dan sekarang, dua minggu lalu, di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, juga dalam acara orientasi mahasiswa baru, mereka membawa spanduk bertulisan "Tuhan membusuk". "Saya tidak faham, mau dibawa kemana negeri ini?" ungkap Habib Rizieq.

"Ini yang melakukannya Universitas Islam, negeri, dibawah payung pemerintah. IAIN/UIN itu tempat pendidikan kader umat, calon ulama, calon kiyai, calon cendikiawan. Maka itu kita sampaikan kepada pemerintah khususnya Kementrian Agama RI agar betul-betul memperketat penerimaan para dosen dan guru besarnya," tambahnya.

Sebenarnya, jika mau berbuat, pemerintah punya kemampuan dan wewenang untuk mengatasi masalah ini. "Dusta, bohong, kalau mereka mengatakan tidak punya wewenang untuk itu," tegas Habib Rizieq.

Ia membandingkan dengan proses pendidikan calon pejabat tinggi negara (umaro), baik sipil, tni, maupun polri.

"Mereka sebelum menjadi pejabat tinggi, disekolahkan dulu di Lembaga Ketahanan Nasional (Lenhamnas). Mereka dididik untuk mengenal apa itu Pancasila, apa itu UUD 45, bagaimana cara jadi pejabat yang baik dan seterusnya. Dan jika tidak lulus, mereka tidak boleh direkomendasikan untuk jadi pejabat," kata Habib Rizieq.

Untuk umaro, pemerintah turun untuk mendidik. Disana tidak boleh jadi dosen atau guru besar jika tidak punya wawasan kebangsaan, tidak bermoral dan tidak punya integritas yang baik.

"Nah kalau untuk pejabat saja pemerintah bisa mengatur, maka pengawasan untuk universitas-universitas Islam negeri milik pemerintah di seluruh Indonesia mestinya bisa juga dong. Ini negara dihuni oleh mayoritas umat islam, maka sarana untuk mencetak ulama mestinya pemerintah harus lebih perhatian, harus lebih menjaga dong," pungkas Habib Rizieq.